Lapas Kelas 1 Madiun dan Polres Madiun Kota Lakukan Koordinasi Terkait Kehumasan

KOTA MADIUN - Lapas Kelas 1 Madiun dan Polres Madiun Kota melakukan koordinasi yang erat terkait kehumasan guna meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara kedua lembaga. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan program yang dilakukan di Lapas Kelas 1 Madiun, Senin (4/11) pagi. 

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Madiun, Kabid Pembinaan selalu Ketua Humas Budi Ruswanto dan Kasihumas Polres Madiun Kota beserta personil Humas Lapas dan Polres membahas berbagai hal terkait kehumasan, termasuk strategi komunikasi, penyebaran informasi, dan upaya kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang tugas dan fungsi Lapas serta peran Polres Madiun Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
 
Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Kadek Anton Budiharta melalui Kabid Pembinaan selaku Ketua Humas Budi Ruswanto menyampaikan pentingnya kerjasama yang baik antara Lapas dan Polres dalam hal kehumasan. Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 
Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, SIK., MH. melalui Kasihumas IPTU Supriyanto mengapresiasi upaya Lapas Kelas 1 Madiun dalam memperkuat komunikasi dengan Polres Madiun Kota. Beliau juga menegaskan komitmen Polres Madiun Kota dalam mendukung kegiatan Lapas dan menjaga keamanan di sekitar wilayah Lapas.
 
Dalam koordinasi ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan rutin dan saling berbagi informasi terkait kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Lapas Kelas 1 Madiun dan Polres Madiun Kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi kedua lembaga tersebut.
 
Koordinasi yang baik antara Lapas Kelas 1 Madiun dan Polres Madiun Kota dalam hal kehumasan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan pidana, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut. (**)